<![CDATA[ILMU PERBANDINGAN PEMERINTAH]]>
<![CDATA[ADMINISTRASI PEMBANGUNAN :]]>
<![CDATA[HUKUM ADMINISTRASI NEGARA]]>
<![CDATA[KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG POKOK PERUMAHAN DAN PERATURAN SEWA MENYEWA]]>
<![CDATA[SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA JILID 1]]>
<![CDATA[UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPEGAWAIAN TERBARU]]>
<![CDATA[PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN DI INDONESIA BUKU V]]>
<![CDATA[ARBITRASE]]>
<![CDATA[HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK]]>
<![CDATA[LAPORAN DAN PENGADUAN]]>
<![CDATA[PENASIHAT DAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM]]>
<![CDATA[HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERSPEKTIF MEDIASI (ADR) DI INDONESIA]]>
<![CDATA[TATA USAHA NEGARA :]]>
<![CDATA[HUBUNGAN BANK DAN NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN DAN DEPOSITO (SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DEPOSAN DI INDONESIA DEWASA INI)]]>
<![CDATA[ANEKA PERJANJIAN :]]>
<![CDATA[HUBUNGAN BANK DAN NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN DAN DEPOSITO (SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DEPOSAN DI INDONESIA DEWASA INI)]]>
<![CDATA[HUKUM ACARA PERDATA DALAM TEORI DAN PRAKTEK]]>
<![CDATA[KASASI DALAM PERKARA PIDANA (SIFAT DAN FUNGSI)]]>
<![CDATA[FILSAFAT HUKUM PERDATA DALAM TANYA JAWAB]]>
<![CDATA[HUKUM PERBANKAN SYARIAH]]>